PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSEE TERKAIT PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DEBT COLLECTOR (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1052/PID.SUS/2021/PN.DPS)

Debt collector adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal
penagihan kredit, dimana penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit
dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Debt Collector
bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak diluar perusahaan yang diberi kuasa
berupa kontrak kerja untuk bekerja atas nama leasing dalam menangani konsumen yang
mengalami gagal bayar atau kredit macet. Terkait dengan adanya kasus kredit macet yang
menyebabkan debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan konsumen bertindak mengirimkan
surat peringatan (somasi) beberapa kali pada pihak debitur. Namun apabila surat peringatan
tersebut tidak dihiraukan oleh debitur, maka perusahaan pembiayaan akan mengambil atau
menyita barang tersebut dengan bantuan Debt Collector. Seperti halnya contoh kasus pada Putusan
Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1052/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Pada prinsipnya perlu ada
penegakan hukum terhadap adanya penarikan paksa atau perampasan terhadap kendaraan
bermotor milik lessee oleh leasing melalui debt collector dalam perspektif hukum perdata
sehingga mencerminkan kepastian hukum.