KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN DI ATAS GARIS SEMPADAN SUNGAI

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan
Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar
kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
dan melakukan pengaturan hak atas air. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap
pendirian bangunan di atas garis sempadan sungai belum diatur, pemerintah kabupaten jember
hanya melakukan pengawasan menertibkan permukiman di sepanjang sungai Bedadung, jika
pembongkaran dilakukan otomatis permukiman yang berada di sempadan sungai lainnya pun
harus segera di bongkar. Peraturan dan penegakan sanksi yang ada hanya sebatas gambaran
penegakan sanksi semata dan belum adanya tindakan atau sosialisasi yang menyeluruh tentang
aturan pendirian permukiman di garis sempadan Sungai Bedadung, di Jember. Kendala di
lapangan, yaitu masih kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Jember akan permukiman di
sempadan Sungai Bedadung Jember serta kurangnya sosialisasi akan aturan dan bahaya bencana
yang berada didekat sungai. Kesadaran masyarakat sendiri masih sangat kurang tentang pendirian
permukiman yang mereka dirikan berada di sempadan Sungai Bedadung menyalahi aturan yang
ada serta bahaya yang mengintai jika hujan lebat tiba, banjir adalah salah satu bencana yang rutin
dialami jika hujan turun, karena adanya hubungan dengan kawasan hutan di daerah Panti.