Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh jumlah pengguna kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun. Semakin meningkat jumlah pengguna kendaraan bermotor, maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib pajak yang kemudian lalai dalam melakukan pembayaran pajak tersebut. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor, di maksudkan agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat masih relatif rendah dan masih bersifat pasif dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini dapat berkaitan dengan sanksi tilang yang diberikan polisi lalu lintas ketika mendapakan pengguna kendaraan bermotor tidak tertib membayar pajak.
Berdasarkan perspektif hukum, STNK dilakukan pengesahan tiap tahunnya, pada saat pengesahan pemilik harus membayar pajak dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dengan matinya pajak STNK belum disahkan oleh petugas yang berwenang, oleh sebab itu menyebabkan STNK tidak sah. Jadi pembayaran pajak, SWDKLLJ dan pengesahan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menjamin legitimasi atau keabsahan STNK. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah serta pengenaan sanksi tilang yang diambil alih oleh kepolisian lalu lintas menimbulkan beberapa prespektif.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : “Bagaimana kajian yuridis terhadap penyitaan SIM/STNK akibat keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor?” Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan, dan 2. Pendekatan Konseptual, yaitu merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep – konsep hukum yang melatar belakanginya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan yuridis tentang penyitaan surat izin mengemudi (SIM) dan/ atau surat tanda nomor kendaraan (STNK) terhadap pelanggar aturan lalu lintas dalam hal ini tidak membayar pajak, Pihak Kepolisian sama sekali tidak berwenang untuk melakukan penyitaan yang telat melakukan pembayaran pajak oleh karena sepanjang benda yang akan dilakukan penyitaan tidak memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 39 KUHAP.