Analisis Yuridis Kebijakan Kabupaten Jember Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Trotoar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kawasan pusat pemerintahan disetiap daerah di Indonesia cenderung mengalami
permasalahan tipikal yang menyebabkan pengelolaan ruang kota semakin berat.
Meningkatnya tekanan kebutuhan akan kegiatan perkotaan yang tidak diimbangi oleh
keserasian penataan ruang – ruang kota mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan
di perkotaan seperti bertambahnya bangunan – bangunan yang mereduksi fungsi trotoar.
Semakin berkembangnya kegiatan sektor informal di ruang kota termasuk di atas trotoar,
membuat para pejalan kaki tidak nyaman karena dipenuhi oleh pedagang yang menjajakan
dagangannya, Hal tersebut menghasilkan ruang kota yang tidak manusiawi, mengabaikan
aspek lingkungan, dan kurang memperhatikan para pejalan kaki sebagai salah satu
pengguna fasilitas – fasilitas yang ada di kawasan pusat pemerintahan.1
Kata Kunci : Trotoar, Pedagang Kaki Lima