Kajian Yuridis Pejabat Pembuatk Akta Tanah Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Seiring berkembangnya zaman potensi tanah ikut meluas, Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak perlu adanya proses pendaftaran tanah dalam pengelolaan tanah yang dilakukan oleh PPAT. Dalam menerbitkan akta -akta otentik sebagai salah satu sumber data yuridis.PPAT dalam menjalankan tupoksinya harus cakap dan memiliki keahlian, serta dilarang melakukan pelanggaran salah satunya yaitu rangkap jabatan. Dalam PP No.24 Tahun 2016 jo Permen No. 10 Tahun 2017 termuat larangan rangkap jabatan yang dilakukan oleh PPAT. Sedangkan didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.23 Tahun 2009 bertolak belakang dengan aturan diatasnya yakni memperbolehkan adanya rangkap jabtan PPAT. Sehingga terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan PPAT yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni larangan rangkap jabatan PPAT telah diatur dalam PP maupun Permen sehingga Perka BPN menjadikan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PPAT.