Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui batasan kewenangan kepala desa dalam mengelola
aset desa berupa tanah kas desa. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah
yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum
positif untuk mengangkat, membahas, dan menguraikan isu hukum yang diangkat. Tanah kas
desa merupakan bagian dari aset desa yang merupakan barang asli yang dimiliki oleh desa.
Pengelolaan tanah kas desa sebagai aset desa merupakan kewenangan dari kepala desa
sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa.
Pengelolaan tanah kas desa ini dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan
pendapatan desa. Dalam pengelolaan tanah kas desa harus berdasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset
Desa.