PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA BERDASARKAN PASAL 157 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 DALAM PRESPEKTIF PASAL 24 C AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi salah satu landasan tertinggi terhadap segala bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saat ini secara implementatif Mahkamah Konstistusi memiliki kewenangan terhadap penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan kewenangan tambahannnya, padahal penyelesaian sengketa pilkda diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak adanya kepastian hukum terhadap terbentuknya badan peradilan khusus. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, konsep, perbandingan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus haruslah menjadi urgensi dalam menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024. Dalam membentu menjawab terhadap kepastian hukum peradilan khusus pikada tentunya ada beberapa cara antara lain, memahami penafsiran konstitusional, teori kepastian hukum dan bentuk-bentuk badan peradilan khusus pilkada.