Masalahnya adalah Efektifitas Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019
tentang Dispensasi Kawin, dan bertujuan untuk Mengevaluasi efektifitas Pasal 7
Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin.Penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam hukum normatif
dengan menggunakan dokumen hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data
penelitian menggunakan teknik kualitatif-normatif dengan memperoleh dokumen
hukum dari penelitian kepustakaan dan analisis ilmiah. Dokumen-dokumen akan
disusun sistematis dan dirangkaikan melalui paragraf deskriptif untuk menguraikan
permasalahan pokok, kesalahan hukum, dan anomali-anomali hukum. Data hukum
akan dianalisis dan sistematisasi.Penulis menilai perlu merevisi UU No. 16 Tahun 2019
tentang usia pernikahan menjadi usia minimum 21 tahun untuk calon pengantin
laki-laki dan perempuan. Jika usia antara 19-21 tahun, perlu izin pengadilan. Pelanggaran usia pernikahan harus dihukum. Dengan
UU No. 35/2014, perlindungan anak terpenuhi. Perkawinan anak diatur oleh undang-undang Perlindungan Anak No.
35/2014.Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi undang-undang, petunjuk dan infrastruktur yang
lengkap, penerimaan masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai nilai budaya. Dalam UU No. 16/2019, batas usia pencalonan
adalah lulusan SMA. Usia 19 tahun dalam undang-undang berlaku bagi lulusan pendidikan menengah. Melanggar aturan ini akan ada
sanksi.