TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DALAM PENANGGUHAN ATAU PENGALIHAN PENAHANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, penahanan merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan bergeraknya seseorang dan merupakan sebagai ancaman yang bertujuan untuk memberikan rasa penyesalan terhadap seseorang yang sudah melakukan suatu pelanggaran. Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak mengajukan permohonan penangguhan atau hak pengalihan penahanan. Menurut ketentuan Pasal 31 KUHAP, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditentukan