Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kasus perceraian di Indonesia kembali meningkat di tahun 2019 mencapai 480.618 kasus, khususnya di kalangan umat Islam. Sejak 2015, jumlah ini meningkat setiap tahun. Menurut data terbaru, hingga awal September 2022 terdapat 4.500 perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember. Delapan puluh persen di antaranya adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri, dan dua puluh persen sisanya diajukan oleh suami. Sebagian besar permasalahan yang dihadapi perempuan yang mayoritas mengajukan tuntutan hukum disebabkan oleh faktor ekonomi. Selain itu, kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksepakatan adalah beberapa pembenaran lain untuk perceraian. Anak menjadi korban atas perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Hak-hak anak cenderung tidak terpenuhi apabila orang tuanya bercerai. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian yuridis normatif. beberapa aspek yang dapat dilakukan agar anak mendapatkan hak-haknya seperti yang tertera pada Undang-Undang no.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu dengan apsek Litigasi dan Non Litigasi. Sehingga untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dapat dilakukan dengan adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak, pembentukan lembaga yang fokus dalam pembayaran nafkah anak, dan pelibatan kerabat ayah dalam pemberian nafkah.