Kajian Yuridis Sanksi Yuridis Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada WNI yang Tidak Bersedia Vaksin Covid-19

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi penundaan atau penghentian
jaminan sosial pada WNI yang tidak bersedia diberikan vaksin COVID-19. Pada penelitian
ini, metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan
kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum positif untuk mengangkat, membahas, dan
menguraikan isu hukum yang diangkat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 setiap
warga negara berhak mendapat jaminan sosial, hak untuk memnetukan hidupnya sendiri dan
hak atas kebebasan berpendapat. Di tahun 2019-2023 terdapat wabah yg mendunia yaitu
COVID-19. Virus tersebut secara cepat menular memulai kontak langusng maupun tidak
langsung (udara). Indonesia sebaga negara yg terdampak virus COVID-19 melakukan upaya
pengobatan dan juga pencegahan guna melindungi setiap warga negara yg diamanatkan oleh
UUD 1945. Pemerintah melalui Perpres NO 14. Tahun 2021 tentang Pengadaan vaksinasi
terhadap warga negara, dinilai merupakan langkah yg tepat untuk mengendalikan wabah
virus Covid-19.Pengobatan gratis berupa karantina & juga pemberian vaksin sudah
diterapkan. Namun pada kenyataannya pemberian vaksin terhadap manusia terdapat suatu
gejala yg timbul yakni kelumpuhan hingga kematian.