ABSTRAK
Perkembangan (PKL) Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi
suatu kota. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti
trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, di atas jembatan bahkan di
Tengah taman kota Alun-alun. Pedagang Kaki Lima khususnya di Kabupaten
Jember bisa kita lihat perkembangannya cukup pesat, sehingga kericuhan sering
terjadi dalam proses penertiban disebabkan banyak dari mereka menentang
penggusuran. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang
Berjualan Di Area Alun-alun, menggunakan pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), metode yang
diterapkan adalah Yuridis empiris, yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan
standar yang terdapat dalam hukum positif, dan Pendekatan Kasus (Case
Apporach). Hasil dari penelitian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember
No. 6 Tahun 2008, pedagang kaki lima harus memiliki izin lokasi, yang berlaku
selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Mereka juga harus mematuhi
peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi.
Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 6 Tahun
2008 dan Perbup No. 36 Tahun 2009. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin
dapat digusur atau ditertibkan oleh polisi pamong praja.
Kata Kunci: Kebijakan; Pedagang Kaki Lima; Pemerintah Daerah.