Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) (Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pdt.sus-KPU/PN.Jkt.Pst jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 666 K/Pdt.SusPailit/2019)

Tulisan ini membahas pengaruh globalisasi terhadap sektor ekonomi dan hukum, dengan fokus pada perlunya adaptasi dalam hubungan bisnis antara debitor dan kreditor di Indonesia. Globalisasi tidak hanya memengaruhi aspek sosial dan budaya, tetapi juga mengubah dinamika ekonomi serta hukum di mana perusahaan beroperasi. Artikel ini menyoroti konsep kepailitan sebagai mekanisme legal ntuk menyelesaikan utang piutang, memberikan wadah bagin restruktrusisasi utang melalui Proses Kepailitan dab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Studi kasus yang dianalisis adalah kasus Deden Slamet Riyadi dan IR. Hilman Badruzaman, di mana proses perdamaian awalnya disetujui namun akhirnya dibatalkan karena ketidakpatuhan dari Deden slamet Riyadi terhadap perjanjian perdamaian. Penelitian ini mengeksplor pertimbangan hukumyang mendasari pembatalan pengesahan perjanjian perdamaian dalam konteks hukum kepailitan di Indonesia.