Rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan dari Presiden dan DPR,
namun dalam proses ratifikasi, presiden tidak menyetujuinya, ketentuan ini diatur dalam
ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemberlakuan undang-undang yang belum diratifikasi dan ditandatangani oleh Presiden,
yang bertanggung jawab atas kekuasaan eksekutif, tentunya memiliki berbagai konsekuensi
hukum bagi kepatuhan publik terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Ketika undang�undang yang telah diperdebatkan dan disepakati tidak diratifikasi dan ditandatangani oleh
presiden, hal ini tentu memiliki konsekuensi hukum bagi pemerintahan pemerintah. Tujuan
dari penelitian yang diteliti adalah konsekuensi hukum yang timbul dari pembentukan
undang-undang tanpa pengesahan oleh Presiden.. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penulisan Yuridis Normatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil
penelitian adalah pertama, konsekuensi hukum yang timbul secara internal, menutup peluang
bagi pemerintah untuk membuat regulasi di bawahnya (Peraturan Presiden, Peraturan
Pemerintah) dari tidak meratifikasi undang-undang tersebut oleh presiden. Kedua,
konsekuensi hukum yang timbul adalah membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat
untuk mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga undang�undang tersebut dapat dibatalkan oleh undang-undang..