PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Jmr)

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1
Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia tidak terlepas dari norma dan
aturan yang berlaku, sehingga warga negara selalu terikat dengan norma dan aturan tersebut.
Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak negatif berupa peluang untuk
melakukan kejahatan siber, termasuk perjudian online. Perjudian online dikategorikan
sebagai cyber crime dan diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, aturan
khusus mengesampingkan aturan umum. Namun, dalam praktek peradilan, masih ada perkara
perjudian online yang diputus menggunakan Pasal 303 KUHP, seperti pada putusan
Pengadilan Negeri Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr. Penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis bagaimana penuntutan terhadap pelaku
perjudian online dalam praktek peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex
specialis harus diperhatikan dalam pembuatan tuntutan hukum. Hal ini penting untuk
memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum terkait perjudian online di
Indonesia.