Analisis Yuridis Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada DI Bawahnya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah isi dari Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang
Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridids Normatif. Pendekatan yang
digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 Tentang Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya belum sesuai
atau belum diatur secara lengkap. Serta ada pasal yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Sesuai fakta yang ada tidak semua hak-hak pekerja yang diatur dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diatur pula di dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah
Agung tersebut. Maka pengaturan hak pegawai pemerintah non pegawai negeri pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya perlu diperhatikan
kembali, dan menjadi pertimbangan agar kedepannya disususn payung hukumnya.