Perpanjangan masa jabatan kepala desa terus menimbulkan permasalah yang dianggap
bertentangan demokrasi dan akan menyebabkan penyalahgunaan kewenangan. Perubahan
secara yuridis telah terjadi sejak orde lama hingga pasca reformasi. Dalam penelitian ini akan
di teliti terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif.
Kata kunci: Kepala Desa, Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Putusan Mahakmah
Konstitsui Nomr 42/PUU-XIX/2021.