Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 757/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Pst Terkait Penghentian Sisa Tahapan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Adanya penundaan tersebut tidak hanya memiliki dampak praktis terhadap proses demokrasi di negara ini. Di Indonesia sendiri penundaan pemilu 2024 tidak hanya berdampak pada jadwal politik dan administratif, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap sistem demokrasi di Indonesia seperti ketidakpastian politik, ketidaklegitan pemerintah, bahkan adanya ketidaksetaraan politik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian analisis normatif dan studi kasus. Penelitian hukum normatif (normatif law reseacrh), merupakan penlitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilu 2024 berdasarkan UUD NKRI 1945. Maka tujuan dari oenulisan ini yakni melakukan analisis terhadap konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilu 2024 dan implikasi hukum dari penundaan pemilu 2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Kata kunci : Pemilu, Demokrasi, Pemerintah, Ketidakpastian Politik