ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT 3 UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG–UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PUU-XX/2022)

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui norma hukum yang bertentangan diantara pasal
27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Dasar
tentang kebebasan berpendapat, Untuk menganalisis putusan (Mahkamah Konstitusi Nomor :
36/PUUXX/2022) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini tergolong kepada
penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Perundang-
Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap
gugatan pemohon nomor 36/puuxx/2022 hakim mahkamah konstitusi memutuskan menolak
Semua gugatan pemohon, Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi seharusnya dalam
memformulasikan gugatan pasal 27 ayat 3 seharusnya tidak bersifat sempit dan lebih
berkeadilan Dalam memutuskan perkara Pengujian Undang-Undang sisi historis dan
kemanfaatan hukum juga perlu dipertimbangkan oleh hakim agar dalam sebuah putusan
Pengujian Undang-Undang dapat memberikan rasa keadilan dari suatu peraturan perundang-
undangan itu sendiri.