Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) bahwa “penyelenggaraan urusan kewenangan kehutanan, kelautan dan energi sumber daya mineral dibagi antara pemeritah dan pemerintah provinisi”, kemudian jika dilihat dari matriks pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota maka akan sangat jelas bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan sebagaimana berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Salah satu kewenangan yakni energi sumber daya mineral akan menjadi sengketa antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebab pertambangan selama ini menjadi sumber pemasukan bagi daerah.