Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi setiap warga
negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar
1945 yang telah diamandemen. Salah satu upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan
kualitas dan konsistens penyelesaian perkara adalah melalui pemeriksaan setempat
(descente). Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam
putusan perkara nomor 51/Pdt.G/2018/PN Jmr. Tujuanny adalah untuk mengevaluasi apakah
putusan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan peraturan yang
berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini kurang lengkap dan
rinci, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.