Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden atau Wakil
Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017,
telah memicu perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa batas usia tidak selalu
mencerminkan kualitas seorang pemimpin, sementara yang lain melihat batas usia
sebagai cara untuk memastikan pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klasifikasi pelanggaran kode etik
Mahkamah Konstitusi. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif
digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan topik yang
dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari masalah hukum
tersebut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama:
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah
dalam putusan ini ketua Mahkamah Konstitusi dinilai melanggar asas atau prinsip
independensi dan integritas. Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga
peradilan, penting bagi setiap hakim untuk benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar
yang mengatur independensi dan objektivitas.