Implementasi Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan di Desa Sucopangepok

Secara nasional, pembangunan desa menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mengu-rangi kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memperkuat kemandirian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Desa Sucopangepok Kabupaten Jember telah menjalankan ketentuan “Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Metode ini memadukan studi hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan legislatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan. Temuan riset ini menunjukkan bahwa wujud dari implementasi pembangunan Desa Sucopangepok Kab Jember dilakukan diawali dengan merencanakan melalui RPJMDes, dan RKPJDes dan melaksanakan pembangunan disesuaikan dengan perencanaan tersebut baik anggar maupoun programnya, terdapat kendala dalam pelaksanaannya kurang efisiensi penggunaan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan hambatan teknis dalam pelaksanaan proyek. Pada tahap pengawasan dilakukan oleh pihak internal yaitu BPD (Ba-dan Permusyawaratan Desa), dan pihak eksternal dari Inspektorat (APIP), Pemerintah Daerah belum terlaksana dengan baik. Saran hasil riset ini perlunya optimalisasi perencanaan anggaran, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan mekanisme pengawasan un-tuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Sucopangepok.