Praktik thrifting atau perdagangan pakaian bekas impor semakin berkembang di Indonesia meskipun telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peningkatan impor pakaian bekas berdampak negatif bagi industri garmen dalam negeri, berpotensi menyebabkan PHK massal, dan menimbulkan risiko kesehatan akibat kontaminasi bakteri. Meski ada larangan tersebut, masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas secara ilegal, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik thrifting di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik thrifting di Kabupaten Jember. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode penelitian menggunakan pendekatan hukum (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penegakan hukum terhadap praktik thrifting di Kabupaten Jember dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengawas dan pengendali. Selain itu, Satpol PP juga ikut serta dalam mengawal pedagang pakaian bekas di trotoar agar tidak mengganggu ketertiban umum