PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN NETRALITAS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan kedaulatan
rakyat melalui mekanisme demokratis dalam memilih pemimpin daerah. Dalam
Pilkada, kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10
Tahun 2016 Jo. Pasal 29 huruf j dan Pasal 51 huruf j UU No. 3 Tahun 2024.
Namun, pada Pilkada 2024, Kepala Desa dan Perangkat Desa Rambipuji,
Kabupaten Jember, diduga melanggar ketentuan netralitas. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan data sekunder
dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan
pelanggaran netralitas kepala desa tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan
karena kurangnya alat bukti. Namun, Kepala Dusun Gudang Rejo diduga
melanggar UU No. 3 Tahun 2024, sehingga Bawaslu Jember meneruskan
kasusnya kepada instansi berwenang. Bupati Jember kemudian menjatuhkan
sanksi administratif berupa teguran tertulis. Penelitian ini berkontribusi dalam
memahami implementasi regulasi dan efektivitas penegakan hukum terkait
netralitas kepala desa dalam Pilkada.