Penelitian ini membahas implementasi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Jember dalam pengendalian, monitoring, dan
penertiban peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018. Latar belakang dari penelitian
ini adalah tingginya angka peredaran minuman beralkohol yang masih
terjadi di Kabupaten Jember, meskipun telah diberlakukan peraturan
daerah yang mengatur tentang pengendaliannya. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan
wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah
ada regulasi yang tegas, implementasinya masih menghadapi kendala
seperti kurangnya kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, dan
terbatasnya sanksi administratif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan
dalam pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha
mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan peredaran minuman
beralkohol untuk menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat dari
dampak negatif konsumsi alkohol.