Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh lembaga pembiayaan ketika debitur menyewakan objek jaminan fidusia tanpa izin. Jaminan fidusia sering digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, namun dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran oleh debitur. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, penyewaan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur merupakan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan memiliki hak untuk mengeksekusi objek fidusia, tetapi harus disertai sertifikat fidusia yang sah agar eksekusi tidak melanggar hukum. Diperlukan edukasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik leasing serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur.
Kata Kunci: jaminan fidusia, leasing, eksekusi, hukum perdata, wanprestasi.