Bahasa Indonesia wajib dicantumkan dalam kontrak antara WNI dengan pihak asing, pengharusan tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, namun dalam praktik masih sering dijumpai kontrak perjanjian yang tidak mencantumkan penggunaan bahasa Indonesia. Ketiadaan sanksi yang jelas terkait kewajiban tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum dari ketentuan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum tidak dicantumkannya bahasa indonesia dalam kontrak WNI dengan pihak asing, dengan menganalisis norma hukum positif melalui metode pendekatan penelitian konsep dan perundang-undangan yang akan diolah dengan sumber data serta analisis data yang sejalan dengan tulisan ini. Kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 merupakan norma imperatif yang mengikat para pihak. Dalam Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar, majelis hakim menilai telah terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif, sehingga secara yuridis perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar membuktikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya formalitas, tetapi kewajiban hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis nyata. Para pihak terutama pihak Indonesia hendaknya harus memperhatikan keberlakuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 karena jika hal tersebut tidak diikuti akan berakibat fatal ”batal demi Hukum” meskipun muatan kontrak tersebut menguntungkan bagi pihak Indonesia.