Perumahan di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jumlah penduduk yang semakin meningkat berkolerasi terhadap kebutuhan akan perumahan layak yang semakin mendesak mengakibatkan masyarakat kesulitan memiliki rumah sehingga di bentuk progam Tabungan Perumahan Rakyat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 adalah program penyimpanan yang dilakukan oleh peserta tapera secara berkala dalam jangka waktu yang dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan terutama bagi MBR. Pada pasal 5 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat mewajibkan pekerja dan pekerja mandiri sebagai peserta. Pekerja yang menerima upah atau penghasilan tetap lebih terjamin tentang keberlangsungan kepesertaan Tapera daripada pekerja mandiri yang tidak dapat memastikan penghasilan mereka namun, pernyataan ini mengakibatkan problem dalam masyarakat tentang keadilan bagi peserta progam tapera. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah kewajiban kepesertaan pekerja mandiri mengikuti progam tapera sesuai teori keadilan John Rawls dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pekerja mandiri dalam Program Tapera diatur dalam PP No. 25 Tahun 2020 yang bertentangan dengan teori keadilan John Rawls, karena membebani kelompok pekerja mandiri yang ekonominya rentan dan tidak adil sebagai kewajaran. Program ini seharusnya disusun lebih inklusif, memperhatikan prinsip kebebasan yang sama serta kebutuhan kelompok rentan, agar menjadi instrumen keadilan sosial dalam akses perumahan bagi seluruh pekerja di Indonesia.