Penelitian bertujuan untuk mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan sanksi yang dikenakan kepada Penyidik kepolisian yang tidak segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum. Tidak ada undang-undang yang tegas yang mengatur sanksi Penyidik dalam hal ini. Untuk menyelesaikan masalah ini diperlukan penelitian hukum yang menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk reformasi hukum pidana di Indonesia dan memperkuat penerapan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan lebih jelasnya kepastian hukum di tahap pra-penuntutan, sistem peradilan pidana diharapkan lebih efisien, adil, dan transparan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.