Penelitian ini membahas sinkronisasi pengaturan batas usia pekerja anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua undang-undang tersebut sama-sama mengatur perlindungan terhadap anak, tetapi memiliki perbedaan substansi dalam menetapkan batas usia anak untuk bekerja. UU Ketenagakerjaan Pasal 69 memperbolehkan anak usia 13–15 tahun melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tertentu, sementara UU Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah usia 18 tahun. Ketidaksinkronan ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dan merugikan hak-hak anak, terutama di sektor informal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat umumnya memahami batasan dalam mempekerjakan anak secara wajar. Namun, peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan dari pemerintah tetap dibutuhkan. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi regulasi agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif terhadap anak. Dengan regulasi yang selaras, diharapkan eksploitasi anak dapat dicegah secara efektif dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya penghapusan pekerja anak, dapat terwujud.