Penelitian ini membahas pengaturan pengelolaan limbah Alat Peraga Kampanye
(APK) dalam pemilu berdasarkan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. APK
yang digunakan secara masif oleh peserta pemilu seringkali menjadi limbah yang
mencemari lingkungan karena tidak adanya pengaturan khusus mengenai
pengelolaannya setelah kampanye berakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaturan yang berlaku dan memberikan solusi melalui sinkronisasi
antara peraturan kepemiluan dan regulasi lingkungan hidup. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi KPU dan Bawaslu
hanya mengatur pemasangan dan pencopotan APK secara administratif, belum
menyentuh aspek pengelolaan limbah secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu
adanya peraturan khusus yang mengatur strategi pengelolaan limbah APK
berdasarkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), serta mendorong kampanye yang
lebih ramah lingkungan melalui media digital. Penambahan ketentuan hukum ini
menjadi penting agar pemilu tidak hanya demokratis, tetapi juga berkelanjutan
secara ekologis.