Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta, khususnya mantan anggota band, dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi penyanyi non pencipta hanya dilindungi secara terbatas melalui hak terkait, tanpa jaminan distribusi royalti dari pemanfaatan ulang rekaman vokal. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dinilai belum optimal dalam menjamin hak ekonomi penyanyi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU Hak Cipta agar secara eksplisit mengakui kontribusi penyanyi non pencipta dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional, termasuk mekanisme pembagian royalti yang transparan dan adil.