Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Yang Belum Ditetapkan Oleh United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pengungsi yang belum
memperoleh penetapan status oleh United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) dalam perspektif hak asasi manusia, dengan studi kasus pengungsi Rohingya di
Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan
endekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi studi empiris melalui
dokumentasi hukum dan telaah literatur. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Presiden
No. 125 Tahun 2016, Undang-Undang terkait, serta instrumen HAM internasional. Analisis
dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi yuridis terhadap norma dan praktik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi
1951 dan Protokol 1967, perlindungan dasar terhadap pengungsi diberikan melalui Perpres
No. 125 Tahun 2016 dan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 39
Tahun 1999, serta norma internasional seperti non-refoulement. Namun, pengungsi Rohingya
menghadapi hambatan serius seperti lambatnya proses penetapan status, keterbatasan akses
kebutuhan dasar, dan resistensi sosial. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa
ketiadaan status resmi dari UNHCR membuat pengungsi Rohingya berada dalam posisi
hukum yang rentan sehingga diperlukan percepatan penetapan status serta penguatan
koordinasi antara pemerintah, UNHCR, dan organisasi kemanusiaan untuk menjamin
perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi seluruh pengungsi.