Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan
pengawasan terhadap produk “Minyak Kita” baik sebelum maupun selama beredar, dengan penekanan pada aspek
mutu dan keamanan konsumen. Kasus “Minyak Kita” yang pada awal 2024 terbukti tidak memenuhi standar mutu
pangan di Kabupaten Jember menjadi fokus utama penelitian. Temuan berupa bau tengik, warna keruh, cemaran kimia
melebihi ambang batas, kemasan tidak higienis, serta ketidaksesuaian volume isi menunjukkan lemahnya pengawasan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis preskriptif melalui pendekatan peraturan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan pre market, yaitu evaluasi kelayakan edar, uji laboratorium, serta
penerbitan izin edar, dan kewenangan post-market yang meliputi inspeksi lapangan, koordinasi dengan instansi terkait,
serta penindakan pelanggaran. Namun, kelemahan dalam pengawasan, baik pada aspek administratif maupun teknis,
masih ditemukan sehingga berpotensi merugikan konsumen. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi khusus yang
mengatur sanksi terhadap BPOM apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Penjatuhan sanksi
hanya dapat mengacu pada ketentuan umum, seperti sanksi administratif atau ketentuan pidana dalam Pasal 21 KUHP.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BPOM memiliki peran sentral dalam menjaga mutu dan keamanan
pangan, kelemahan dalam pelaksanaannya dapat melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembenahan sistem pengawasan untuk
memastikan perlindungan konsumen dari peredaran produk yang tidak layak konsumsi.