Penelitian ini bertujuan menganalisis kriteria legalitas operasional e commerce di Indonesia, menguji kesesuaian operasional aplikasi TEMU dengan regulasi nasional, serta menilai keabsahan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa e commerce di Indonesia wajib memenuhi kriteria legalitas, antara lain terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mematuhi prinsip persaingan usaha sehat, serta memiliki sistem keamanan data yang optimal. TEMU tidak memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai PSE dan menerapkan model bisnis Direct to Consumer (D2C) yang berpotensi memicu persaingan usaha tidak sehat serta mengancam keberlangsungan UMKM. Berdasarkan UU ITE dan peraturan turunannya, pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap TEMU merupakan langkah preventif yang sah dan proporsional untuk melindungi kepentingan nasional. Hal menegaskan perlunya penguatan mekanisme geo-blocking, koordinasi lintas instansi, dan edukasi publik mengenai risiko penggunaan aplikasi ilegal. Oleh karena itu, perlunya penerapan kebijakan pemblokiran penuh bagi PSE yang tidak terdaftar, penyusunan regulasi yang lebih detail terkait model bisnis D2C lintas negara, dan efektivitas penegakan hukum di sektor e-commerce.