KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP PERLINTASAN KERETA API

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Perlintasan Kereta Api. Fokusnya adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya tersedia. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas akibat akibat perlintasan rel kereta api. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, PT KAI memiliki tanggung jawab untuk merawat konstruksi jalan rel dan melakukan perbaikan aspal jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh pekerjaan perawatan jalur kereta api. Namun apabila kerusakan aspal tidak disebabkan oleh aktivitas KAI, maka perbaikannya merupakan tanggung jawab dari instansi penyelenggara jalan sesuai kewenangan penyelenggara jalan, sesuai dengan status atau kelas jalan tersebut, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota. Jika dilihat perlintasan kereta api yang berada di Desa Pecoro tersebut melintas pada jalan provinsi, yang mana ini juga menjadi kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) untuk menindaklanjutinya
Kata Kunci : Kewenangan, Jalur Kereta Api, Jalan