Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk perjanjian konvensional menjadi kontrak digital (e-contract), termasuk dalam transaksi properti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas kontrak digital pada platform Rumah123 dan Pinhome berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kontrak digital telah diakui sah dalam sistem hukum Indonesia, namun secara praktis validitasnya belum sepenuhnya jelas karena masih lemahnya verifikasi identitas pengguna, ketidakpastian legalitas objek properti, dan penggunaan tanda tangan elektronik sederhana. Kasus penipuan di Rumah123 serta keterlambatan proses KPR di Pinhome menunjukkan adanya risiko hukum dan belum optimalnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kontrak digital dalam transaksi properti memerlukan regulasi khusus dan standar operasional bagi platform agar menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat.