ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN DEWAN ADVOKAT NASIONAL SEBAGAI WADAH TUNGGAL ORGANISASI ADVOKAT DI INDONESIA

Advokat adalah penegak hukum yang profesionalismenya bergantung pada organisasi yang terstruktur. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XI/2013, organisasi advokat di Indonesia mengalami fragmentasi (multi-bar). Kondisi ini menciptakan ketidakteraturan, perbedaan standar rekrutmen, pendidikan, dan penegakan kode etik, yang melemahkan pengawasan profesi secara nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum dan bentuk organisasi Dewan Advokat Nasional (DAN) untuk mengatasi disorganisasi, khususnya ditinjau dari UU Nomor 18 Tahun 2003 terkait Advokat. Metode yang dipergunakan, yaitu yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan undang-undang dan konseptual. Temuan penelitian memberi simpulan bila untuk menjaga kebebasan berserikat dan mencapai kesatuan profesi, DAN sebaiknya dibentuk sebagai organisasi federasi, bukan wadah tunggal (single bar). Fungsi utama DAN adalah menetapkan standar nasional profesi yang seragam, menegakkan kode etik, mengawasi bantuan hukum, dan memperkuat integritas advokat sebagai penegak hukum. Pembentukan DAN memerlukan revisi Undang-Undang Advokat untuk legalitas yang kuat.
Kata kunci: Dewan Advokat Nasional; Organisasi Advokat; Federasi