Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Fokusnya adalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kepala desa yang melakukan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 54/G/2016/PTUN.SBY. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, Majelis Hakim kurang dalam pertimbanganya dikarenakan dalam perkara a quo Majelis Hakim hanya mempertimbangkan mengenai perangkat desa yang mengikuti kampanye pemilihan kepala desa dan dalam putusannya tidak di tuangkan sehingga Hakim kurang dalam pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) atau tidak cukup berasalasan untuk mengabulkan sepenuhnya.