Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di
bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana narkotika melalui studi Putusan
Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr. Penelitian dilakukan
dengan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan,
kasus, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis
secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan terdakwa
terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, tetapi menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, yang
berada di bawah ketentuan pidana minimum khusus empat tahun dengan berpedoman
pada pertimbangan faktual dan beberapa SEMA, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010,
SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3
Tahun 2023. Namun, secara normatif SEMA tidak memiliki kedudukan untuk
mengesampingkan undang-undang sehingga praktik tersebut berpotensi menimbulkan
persoalan yuridis terkait asas legalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan
hukum. Penelitian juga menemukan ketidaktepatan kualifikasi delik karena karakter
perbuatan terdakwa lebih mencerminkan penyalahgunaan narkotika daripada
peredaran gelap. Oleh karena itu, perlu penegasan batas penggunaan SEMA serta
penilaian yang lebih cermat dalam membedakan penyalah guna dan pelaku peredaran
narkotika agar pemidanaan berjalan proporsional.