Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah memicu meningkatnya
kejahatan siber (cybercrime), salah satunya penyebarluasan konten pornografi
melalui platform digital tanpa persetujuan korban. Tindakan tersebut tidak hanya
melanggar norma kesusilaan, tetapi juga berdampak serius terhadap hak asasi
manusia, khususnya hak atas privasi, martabat, dan perlindungan diri korban.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban
penyebarluasan konten pornografi melalui platform digital berdasarkan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach) dengan jenis
penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier secara deskriptif-kualitatif. Bahan hukum primer meliputi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif
victimology dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk
menindak pelaku, perlindungan terhadap korban masih belum optimal karena
lebih berorientasi pada pemidanaan. Mekanisme pemulihan korban, seperti
rehabilitasi psikososial dan pemulihan nama baik, belum diatur secara
komprehensif sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih
berperspektif korban.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pornografi Digital, Cybercrime,
Undang-Undang ITE.