Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap penghentian operasional jembatan timbang di Kabupaten Jember serta implikasi yuridisnya terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan penegakan hukum lalu lintas angkutan barang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian operasional jembatan timbang di Kabupaten Jember pasca penarikan kewenangan ke pemerintah pusat belum diikuti dengan mekanisme dekonsentrasi atau pelimpahan peran pengawasan kepada pemerintah daerah, sehingga menimbulkan kekosongan fungsi pengawasan kendaraan bermuatan berlebih (Over Dimension and Over Loading). Kondisi ini mencerminkan persoalan keadilan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, karena beban dampak kebijakan justru ditanggung oleh pemerintah daerah tanpa kewenangan pengawasan yang memadai. Situasi tersebut berdampak pada melemahnya efektivitas penegakan hukum lalu lintas, meningkatnya risiko kerusakan infrastruktur jalan, serta belum optimalnya pelaksanaan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan penataan kewenangan yang berkeadilan dan proporsional agar efektivitas pengawasan nasional tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah.