Keragaman karya seni dan budaya Indonesia sebagai bagian dari kekayaan intelektual memiliki nilai strategis tidak hanya secara kultural, tetapi juga ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Dalam rezim hak cipta, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pelaksanaan hak ekonomi wajib didasarkan pada izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menimbulkan multitafsir mengenai apakah pembayaran royalti dapat menggantikan izin pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis izin pencipta sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan hak ekonomi serta mengkaji akibat hukum pemanfaatan ciptaan tanpa izin pencipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban izin pencipta bersifat conditionally mandatory, dengan pengecualian terbatas melalui mekanisme blanket license sebagaimana Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta yang hanya berlaku pada performing rights. Adapun mechanical rights dan synchronization rights tetap mensyaratkan direct license dari pencipta. Ketiadaan izin pencipta dalam pemanfaatan komersial mengakibatkan hilangnya dasar legalitas pelaksanaan hak ekonomi dan menimbulkan tanggung jawab hukum berupa sanksi perdata, pidana, dan administratif.