Terlepas dari upaya nasional untuk mengurangi stunting, Kabupaten Kaliwates di Kabupaten Jember menghadirkan paradoks unik di mana prevalensi stunting yang tinggi tetap ada di tengah infrastruktur perkotaan yang memadai. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Pasal 3 Huruf C Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2024, khususnya mengenai intervensi terpadu untuk ibu hamil, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu di balik pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode empiris yuridis dengan pendekatan sosial-hukum, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ibu hamil, petugas kesehatan, dan instansi pemerintah daerah, dilengkapi dengan observasi dan analisis dokumentasi hukum. Temuan menunjukkan bahwa mandat peraturan untuk layanan terpadu Sebagian besar masih belum terpenuhi karena fragmentasi birokrasi yang signifikan dan ego sektoral antar instansi. Temuan penting adalah fenomena stunting administratif, di mana persyaratan dokumen kependudukan yang kaku mengecualikan populasi rentan dari akses ke program gizi yang disponsori negara. Lebih lanjut, implementasi menghadapi resistensi budaya dari komunitas elit perkotaan yang menolak intervensi kesehatan, memandangnya tidak relevan dengan status social mereka. Akibatnya, regulasi tersebut belum efektif, menciptakan kesenjangan yang jelas antara hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik. Studi ini menyimpulkan bahwa kekakuan struktural dan kurangnya legitimasi pejabat menghambat perlindungan hak-hak kesehatan konstitusional. Temuan ini menyiratkan kebutuhan mendesak akan reformasi birokrasi menuju tata kelola yang lebih adaptif, yang mengharuskan para pembuat kebijakan untuk menetapkan mekanisme diskresioner yang melewati hambatan administratif untuk memastikan upaya pemberantasan stunting inklusif bagi semua lapisan sosial.