Kehidupan sosial ekonomi nelayan di Kecamatan Puger, Jember, masih dikuasai oleh sistem patronase
yang menempatkan nelayan sebagai pihak subordinat dan pengambek sebagai pihak dominan yang
mengontrol modal, alat produksi, serta akses pasar. Ketergantungan ini melemahkan posisi tawar
nelayan dan menghambat kemandirian ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif dengan teori patronase James C. Scott dan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf
untuk menganalisis relasi kekuasaan yang mengakar di masyarakat pesisir.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan seperti PUMP, PEMP, Kartu Kusuka, dan Kartu
Nelayan Jember belum efektif mengurangi ketergantungan nelayan. Implementasi program sering
tidak tepat sasaran, dipengaruhi kedekatan dengan aparat desa, dan terkadang memperkuat posisi
patron. Lemahnya kelembagaan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya
pendampingan turut menghambat tercapainya kemandirian. Sebagai alternatif, penelitian ini
merekomendasikan model industri perikanan terpadu berbasis komunitas, yang menempatkan
koperasi nelayan sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Model ini
dinilai dapat menciptakan tata kelola ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif.
Penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan nelayan tidak cukup melalui bantuan material, tetapi
memerlukan perubahan struktural melalui penguatan kelembagaan lokal, peningkatan kesadaran
kritis nelayan, serta kolaborasi multipihak. Model industri perikanan berbasis komunitas diharapkan
mampu mengurangi ketimpangan dan mendorong kemandirian ekonomi nelayan di Puger.