Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat
melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan
hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam
perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan
hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru
lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat
dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai
perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam
sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.