sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta menjamin terlaksananya asas pemilu yang jujur dan adil. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan syarat selisih suara yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa pasangan calon harus memenuhi presentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaanya menerima perkara permohonan perselisihan hasil pemilukada meskipun syarat selisih suara tidak terpenui, terutama apabila ditemukan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penelitian ini, betujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada yang tidak memenuhi syarat berdasar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016