Penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan problematika dalam praktik penegakan hukum akibat kecenderungan pendekatan yang berorientasi pada akibat (result-oriented) dengan menjadikan kerugian keuangan negara sebagai parameter utama pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian batas antara kesalahan administratif, diskresi pejabat, dan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penafsiran unsur penyalahgunaan wewenang serta merumuskan parameter yuridis dalam menentukan batas pertanggungjawaban pidana terhadap penggunaan kewenangan pejabat pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan antara kesalahan administratif, diskresi pejabat, dan penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada parameter yuridis kumulatif yang meliputi pembuktian mens rea, tujuan penyimpangan kewenangan (detournement de pouvoir), serta mekanisme pengawasan administratif dan pemulihan kerugian negara. Kesalahan administratif dan diskresi yang dilandasi iktikad baik merupakan risiko jabatan (ambtsrisico) yang tidak serta-merta dapat dipidana. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum pidana harus ditempatkan secara proporsional sebagai ultimum remedium.
Kata kunci: penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, diskresi, mens rea, ultimum remedium.