Modal Sosial dan Keterlibatan Pemerintah Desa dalam Penyediaan Barang Publik: Studi Penarikan Amal untuk Masjid di Desa Prajekan Kidul Kabupaten Bondowoso.

Latar belakang: Penelitian ini membahas tentang modal sosial dan keterlibatan pemerintah desa dalam penyediaan barang publik melalui praktik penarikan amal untuk pembangunan Masjid Al-Arief di Desa Prajekan Kidul Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas keagamaan melalui penggalangan dana berbasis sosial dan keagamaan. Praktik tersebut menunjukkan adanya hubungan sosial, kepercayaan, dan nilai gotong royong yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung penyediaan barang publik agar berjalan tertib dan berkelanjutan. Metode: Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana modal sosial masyarakat dan keterlibatan pemerintah berperan dalam praktik penarikan amal untuk pembangunan masjid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala yayasan masjid, ketua takmir, pengurus yayasan, perangkat desa, dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan penarikan amal pada periode 2006–2013. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial menjadi faktor utama yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masjid. Nilai keagamaan dan budaya gotong royong mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela. Selain itu, pemerintah desa berperan melalui fungsi koordinasi, pengawasan, dan dukungan terhadap kegiatan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah mampu mendukung penyediaan barang publik berbasis partisipasi masyarakat secara efektif.